TOGEL168 : TOGEL | CASINO | POKER | AGEN BOLA | SABUNG AYAM | TEMBAK IKAN-Mendagri: Ada 4,5 Juta Penduduk Belum Dapat E-KTP
Meski dugaan korupsi megaproyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) tengah disidangkan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkap penyebaran e-KTP telah mencapai angka 96,10 persen se-Indonesia. Sisanya tinggal menantikan cetak blangko yang dimulai bulan ini.
“Tidak ada perubahan, (penyebaran) berlangsung baik, per kali ini telah 96,10 persen yang merekam data kependudukan. Tapi ada 4,5 juta penduduk belum bisa e-KTP, mudah-mudahan Maret-April ini mulai prosesnya,” kata Tjahjo saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2017).
Dia beralasan, proses terhambatnya angka 4,5 juta warga mempunyai e-KTP lantaran para pejabat Dinas Kependudukan Sipil (Dukcapil) selagi setahun terbaru kerap bolak-balik dipanggil KPK guna mengusut permasalahan korupsi e-KTP.
“Saya kira wajib dipahami (ketelatan), 68 pejabat Kemendagri yang urus Dukcapil bolak-balik satu tahun dipanggil KPK. Dengan cara psikis, ini sehingga mempengaruhi kerja, tetapi dengan cara prinsipnya telah optimal,” ujar Tjahjo.
Lebih jauh, kendala yang dihadapi penyebaran e-KTP merupakan adanya data penduduk ganda. Sebab itu, Kemendagri bakal mencetak blangko lebih dari angka 4,5 juta guna menjangkau para penduduk berdata ganda tersebut.
“Ketidak lebihan setidak sedikit 4,5 juta, kita bakal cetak 7 juta, sebab tetap ada 3,2 juta penduduk yang datanya tak tunggal. Faktor itu mungkin dirinya belum ngerekam alias mungkin punya e-KTP ganda,” Tjahjo memungkasi.
“Tidak ada perubahan, (penyebaran) berlangsung baik, per kali ini telah 96,10 persen yang merekam data kependudukan. Tapi ada 4,5 juta penduduk belum bisa e-KTP, mudah-mudahan Maret-April ini mulai prosesnya,” kata Tjahjo saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2017).
Dia beralasan, proses terhambatnya angka 4,5 juta warga mempunyai e-KTP lantaran para pejabat Dinas Kependudukan Sipil (Dukcapil) selagi setahun terbaru kerap bolak-balik dipanggil KPK guna mengusut permasalahan korupsi e-KTP.
“Saya kira wajib dipahami (ketelatan), 68 pejabat Kemendagri yang urus Dukcapil bolak-balik satu tahun dipanggil KPK. Dengan cara psikis, ini sehingga mempengaruhi kerja, tetapi dengan cara prinsipnya telah optimal,” ujar Tjahjo.
Lebih jauh, kendala yang dihadapi penyebaran e-KTP merupakan adanya data penduduk ganda. Sebab itu, Kemendagri bakal mencetak blangko lebih dari angka 4,5 juta guna menjangkau para penduduk berdata ganda tersebut.
“Ketidak lebihan setidak sedikit 4,5 juta, kita bakal cetak 7 juta, sebab tetap ada 3,2 juta penduduk yang datanya tak tunggal. Faktor itu mungkin dirinya belum ngerekam alias mungkin punya e-KTP ganda,” Tjahjo memungkasi.
Yuk segera daftar di wwww.togel168.com
Post A Comment: