Mendagri: Presidential Threshold 20-25 % Bukan Tiket Sobek 2019
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, perumpamaan ini merupakan opini yang dibangun oleh sejumlah pihak yang menolak presidential threshold pada besaran angka tersebut
"Putusan MK No.14/XI-PUU/2013 diputuskan di saat tahapan Pilpres 2014 sedang berlangsung, sehingga tidak serta merta diberlakukan pada Pilpres 2014 tapi untuk Pilpres 2019," kata Tjahjo seperti dilansir dari situs resmi Kemendagri, Minggu 23 Juli 2017.
Selain itu, dalam pelaksanaan Pemilu 2019, tidak ada rujukan lain, kecuali hasil Pileg 2019. Berbeda halnya pada 2024 nanti, maka dasarnya adalah 2019.
Menurut dia, kurang bijak bila membandingkan pemilu 2014 dengan 2019. "Mestinya berpikir ke depan pada 2024 atau 2029, karena tiket ini adalah hasil pemilu sebelumnya," ucap Tjahjo.
Tjahjo sebelumnya juga menegaskan, tudingan dan kecurigaan terhadap pemerintah terkait angka presidential threshold tidak benar. Pemerintah justru ingin membangun sistem politik yang lebih sehat dan lebih adil bagi partai politik.
"Presidential threshold menciptakan sistem politik lebih adil bagi partai-partai serta mendorong terbangunnya konsolidasi politik yang lebih sehat dan kondisi politik stabil," kata Tjahjo.
Belajar dari pengalaman tiga pemilihan presiden terakhir, yakni 2004, 2009, dan 2014, presiden terpilih justru didukung oleh parlemen kurang dari 50 persen plus 1. Hal ini kerap membuat presiden terpilih tersandera masalah politik.
"Sehingga presiden terpilih terpaksa harus melakukan konsolidasi politik dengan parpol atau kekuatan politik yang tidak ikut berkeringat memperjuangkan terpilihnya capres yang bersangkutan," imbuh politisi PDIP itu.
Post A Comment: